Di Peringatan Hari Anti Korupsi, Jokowi Singgung Soal RUU Perampasan Aset

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Ist

Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset penting untuk segera diselesaikan.

Menurutnya aturan itu adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

“Saya harap pemerintah, DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan,” kata Jokowi dalam pembukaan acara Hari AntikorupsiSedunia, di Istora Senayan, Jakarta Selasa (12/12/2023).

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Surat Presiden untuk RUU Perampasan Aset ini sejatinya telah diserahkan ke DPR pada 4 Mei 2023.

Sebelumnya, Presiden Jokowi, telah menugasakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan bersama DPR RI.

BACA JUGA:  Islamic Relief dan Baitul Mal Aceh Besar Bangun 50 Unit Rumah Layak Huni 

Sejumlah pokok RUU Perampasan Aset ini belum pasti. Salah satunya mengenai lembaga mana yang akan mengelola aset hasil rampasan. Namun disebut ada tiga lembaga yang memiliki instansi pengelolaan aset, yaitu Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam draf RUU Perampasan Aset mutakhir bertanggal 30 November 2022 menetapkan Kejaksaan Agung sebagai instansi yang akan menyimpan dan memelihara asset.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *