Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komisi I DPR Evaluasi KSAD Maruli Simanjuntak

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis merespons soal pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak soal kekerasan oleh anggota TNI di Manado dan Boyolali. Dalam wawancara bersama Rosi Kompas TV, Maruli menyebut tindakan anggotanya itu tidak bisa dibilang benar, tetapi dirinya punya hak untuk membela diri atas aksi-reaksi tersebut.

“Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak dibenarkan dengan dalih apa pun,” kata Koalisi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 6 Januari 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi I DPR segera memanggil dan mengevaluasi KSAD Maruli Simanjuntak yang permisif terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan anggota TNI. “Sikap permisif KSAD menjadi berbahaya karena akan membuat kondisi semakin keruh dan mengakibatkan terjadinya kembali peristiwa kekerasan di Manado, Sulawesi Utara,” kata Koalisi.

BACA JUGA:  Jakarta Kumuh karena Atribut Kampanye, Heru Budi: Kasih Kesempatan buat Demokrasi

Sebelumnya, video viral menyebutkan terjadi kericuhan antara anggota TNI dan warga pengantar jenazah di Manado pada 5 Januari 2024. Pemicunya diduga bunyi sepeda motor berknalpot brong di depan Markas Kodam XIII/Merdeka di Manado, Sulawesi Utara.

BACA JUGA:  Sidak Ke Pasar, Pedagang Keluhkan Harga Barang Tak Stabil

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah anggota TNI memukul salah seorang pengendara motor. Fenomena serupa juga terjadi tindakan penganiayaan sejumlah anggota TNI terhadap massa relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.